Ditjen Bina Marga Bangun Ruas Muaratembesi-Batas Bangko-Sarolangun

Guna meningkatkan pelayanan jalan antar provinsi di jalan penghubung lintas Sumatera serta memperlancar mobilitas barang dan jasa Departemen Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, akan membangun ruas jalan ruas Muaratembesi Batas Bangko Sarolangun.
Kepala Sub Dinas Praswil dan Tata Ruang, Bernhard Panjaitan baru-baru ini di Jambi mengatakan, penandatanganan kontrak paket tersebut sudah dilaksanakan pada 5 November. Saat ini di Jambi terdapat dua jalan penghubung lintas yang menghubungkan lintas timur dengan jalan lintas tengah yaitu lintas I, jalan JambiMuara TembesiMuara TeboMuara Bungo sepanjang 239,28 km dan lintas II jalan Muara Tembesi-Sarolangun sepanjang 102,647 km.
Pembangunan ruas jalan MuaratembesiBatas BangkoSarolangun memiliki target efektif 44,251 km dan target fungsional 102,647 km. Bernhard mengungkapkan, dana pembangunan senilai Rp 82,276 miliar berasal dari dana patungan pinjaman Asian Development Bank (ADB) sebesar 69 persen dan APBN sebesar 31 persen.
Pembangunan jalan dengan lebar 6 meter dan bahu jalan 1,50 m di kiri kanan jalan dilaksanakan kontraktor pelaksananya AdhiSedayu dengan waktu pelaksanaan 600 hari kalender.
Bernhard menjelaskan, jaringan jalan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan politik yang memiliki fungsi sangat strategis dalam rangka mendukung tercapainya sasaransasaran pokok pembangunan nasional. Dukungan tersebut akan terwujud apabila prasarana jalan yang ada telah mampu melayani arus pergerakan manusia, barang dan jasa secara efesiensi dan efektif ke seluruh Jambi maupun terhadap hinterland dan regionalnya,
Pada kesempatan yang sama Erwin Pakpahan, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Jambi mengatakan, potensi masalah yang ada pada jalan MuaratembesiBatas Bangko Sarolangun adalah setiap tahun pada km 150+000 s.d. km 160+000 di desa Pauh sepanjang 10 km terjadi banjir, sehingga jadwal pelaksanaan harus benar-benar memperhatikan masalah tersebut, agar pelaksanaan pekerjaan bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
Menurut Erwin, peran pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari sangat besar dalam mendukung program penyelesaian masalah yang terkena proyek, sehingga mempercepat proses persetujuan oleh negara donor ADB. (Humas Bina Marga/Selamet)
Pusat Komunikasi Publik 01/12/08...

Jakarta HPJI - 1/12/2008 16:46